Kulur, 13 Desember 2024, bertempat di Balai Kalurahan Kulur sebanyak 3 kalurahan, yaitu Kaligintung, Hargorejo dan Kulur menyampaikan keluh kesah mereka. Masyarakat mendesak pemerintah segera memberi kejelasan soal rencana pembangunan proyek tersebut. Selama ini mereka menunggu nasib tol yang dinilai tidak jelas, di sisi lain warga terdampak sudah terlanjur merogoh kocek untuk membangun hunian di lokasi baru. Hal ini disampaikan warga terdampak dalam audiensi siang hari.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kulon Progo, Panewu Temon dan Kokap serta lurah dari tiga kalurahan tersebut. BPN dan PPK tol Jogja-YIA turut diundang namun tidak hadir.
Djanu Indriarto, selaku Koordinator Tiga Kalurahan Terdampak Tol Jogja-YIA mengatakan inti dari audensi ini adalah mendesak BPN dan PPK segera memberi kejelasan kapan proyek tol Jogja-YIA dimulai. Menurutnya progres tol yang tidak jelas membuat resah warga terdampak, karena mayoritas telah mengeluarkan biaya untuk membangun atau membeli rumah baru.
"Ya ada, sementara saya sudah mengeluarkan ratusan juta untuk DP tanah dan seterusnya, nah ini kan uang yang tidak sedikit bagi kami. Sementara yang lainnya ada yang urusannya dengan bank sudah jatuh saatnya harus mengangsur, ada yang sudah bikin rumah pakai pinjaman. Karena tidak ada kepastian ini mereka juga stres, bahkan ada yang sampai keluar masuk rumah sakit, tapi memang umurnya sudah sepuh, nah ini dampak-dampak yang ada merugikan kami semua," ucapnya saat ditemui usai audiensi di lokasi, Sabtu (14/12).
Djanu menerangkan sosialisasi dan konsultasi publik terkait proyek tol sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Namun sejak saat itu, belum ada tindak lanjut dari pelaksana proyek.
"Ketidakpastiannya yang dulunya itu kita triwulan ke dua ini kita sudah dilaksanakan pembebasan lahan, tapi sampai sekarang kita tunggu tidak ada apa-apa. Dan tidak ada informasi kapan ini akan dimulai," ucapnya.
Djanu mengatakan keluhan dan keresahan warga terdampak telah disampaikan lewat panewu dan perwakilan Dispetaru untuk disampaikan kepada BPN dan PPK. Warga juga memberikan batas satu minggu agar BPN dan PPK bisa segera memberikan jawaban, karena jika tidak warga akan melakukan langkah lanjutan.
"Dan kita waktu deadline satu minggu, kalau satu minggu itu tidak ada jawaban yang melegakan kami itu kami akan melangkah lebih jauh lagi, supaya aspirasi warga terdampak bisa kemudian terakomodasi," ujarnya.
"Langkah lanjutannya kita tetap akan mencari kepastian kapan kegiatan ini akan dimulai lagi. Kemudian kalau toh kita rasa kok lama banget kasian temen-temen ini, jadi minta sesegera mungkin dilaksanakan. Iya rencananya kita sampai BPN, kemudian PPK," imbuhnya.
Sebagai informasi jumlah bidang tanah yang terdampak pembangunan tol Jogja - YIA di tiga kalurahan tersebut mencapai lebih dari 400. Ini terdiri dari Kulur sebanyak 200-an bidang, Kaligintung 105 bidang dan Hargorejo 142 bidang.
Kepala Bidang Pertanahan Dispetaru Kulon Progo, Elda Tri Wahyuni menyatakan belum bisa memberi kejelasan soal progres tol di tiga kalurahan tadi. Namun demikian pihaknya menyatakan siap mendampingi warga untuk bisa mencari jawaban langsung ke BPN dan PPK.
"Nanti biar kita teruskan ke BPN juga, atau nanti jawaban seperti apa kita tidak bisa memprediksi, biar dijawab langsung oleh Bu ketua pengadaan," ujarnya.
Elda juga menyatakan tidak mempersoalkan keluhan ini dan menganggap langkah warga merupakan hal yang lumrah. Sebab, warga sudah mengikuti tahap awal seperti sosialisasi hingga konsultasi publik. Tanah warga juga sudah dipatok untuk nantinya jadi trase tol.
"Memang warga menanyakan kepastian ya wajarlah karena dulu kan warga saat sosialisasi, konsultasi publik mereka sudah diundang, patok juga sudah terpasang. Seandainya warga menanyakan kenapa yang sisi timur kaya Sentolo, Banguncipto, Kaliagung, Wates sudah. Berproses pelaksanaannya. Jadi saya mewajarkan, tapi sekali lagi kita juga dalam hal ini karena memang yang punya kewenangan pengadaan tanah untuk jalan tol ini sebagai panitia kan diketuai oleh Bu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten," ucapnya.
