KULONPROGO - Pemkab Kulonprogo diminta untuk berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) untuk menyiapkan konsep penanaman sabuk hijau selatan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang melibatkan masyarakat. Sebab menurut Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo, Akhid Nuryati SE, pemkab dinilai kurang peka terhadap aspirasi masyarakat dan pemilik tambak udang di selatan BIY yang lahannya akan dipakai sebagai sabuk hijau.
"Sebelum dilakukan penanaman tanaman untuk sabuk hijau, konsep dan mekanisme harus ada, dan berpihak, serta melibatkan masyarakat. Kami mendesak bupati berkoordinasi dengan BPDASHL menyiapkan konsep dan mekanismenya secara jelas," kata Akhid Nuryati SE, beberapa waktu lalu.
Berdasar hasil audiensi antara DPRD Kulonprogo, pemkab diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Satpol PP dengan pemilik dan penggarap tambak udang selatan BIY, pemkab menyediakan ruang yang berada di Desa Banaran Kecamatan Galur. DKP telah memfasilitasi petambak udang selatan BIY yang akan pindah dan membutuhkan lahan di lokasi Desa Banaran.
"Tapi hal yang paling mendesak untuk mengantisipasi gejolak sosial maupun ekonomi masyarakat, maka pemkab harus memperjuangkan bagaimana petambak udang selatan BIY dan masyarakat dilibatkan dalam penanaman pohon, hingga pemanfaatan sabuk hijaunya.
Yang harus dilakukan saat ini adalah menyosialisasikan kepada warga dan format sistem pemeliharaan. Kita tidak mau penanaman sabuk hijau ini hanya sebagai proyek penanam tanaman penyangga abrasi dan polusi garam ke bandara, namun harus betul-betul program pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Akhid berharap selatan BIY multifungsi manfaatnya tanamannya, baik sebagai penahan abrasi, mereduksi kadar udara, dan sebagai pelindung, dan bisa dimanfaatkan sebagai wisata edukasi dan wisata kuliner. Juga sebagai tempat wisata dan jogging track, sehingga menjadi kawasan hijau, multifungsi, dan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.